SULSELNEWS.NET— Penyandang disabilitas tidak boleh tersisih dari dunia kerja dan peluang ekonomi. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja maupun membangun usaha secara mandiri.
Hal itu disampaikan Aliyah saat menghadiri kegiatan Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kementerian Ketenagakerjaan RI di Aula Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, dan diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pelaku Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Aliyah mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, yang memilih Kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, karena telah menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kota Makassar,” ujar Aliyah.
Menurut Aliyah, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Ia menegaskan, keterbatasan fisik tidak boleh menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk berkembang, bekerja, maupun membangun usaha.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” katanya.
Dorong Disabilitas Mandiri Secara Ekonomi
Aliyah mengatakan Pemerintah Kota Makassar akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, menekan angka pengangguran, serta mendorong lahirnya pelaku usaha mikro yang tangguh dan mandiri.
Ia berharap para peserta tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program tersebut.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan serius, menambah ilmu, memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas usaha. Jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal membangun usaha yang berkelanjutan,” pesannya.
Aliyah juga mengungkapkan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi IX periode 2014-2024 dan bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurutnya, program Tenaga Kerja Mandiri memiliki dampak besar apabila dimanfaatkan secara bertanggung jawab karena tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka peluang pendampingan dan pengembangan usaha.
“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi memiliki tahapan lanjutan berupa pendampingan bahkan penguatan modal usaha bagi peserta yang menunjukkan perkembangan usahanya,” tuturnya.
208 Peserta Ikuti Program Kemenaker
Kepala BPKK Kendari, Mashur Malaka, menjelaskan BPKK Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Menurut Mashur, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan, informasi, serta pemahaman mengenai kewirausahaan inklusif.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja yang terbuka, setara, adil, dan berkelanjutan tanpa diskriminasi.
“Kegiatan ini diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pelaku usaha, serta perusahaan yang diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Mashur.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, menilai pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Ia menyebut sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Karena itu, penguatan kewirausahaan perlu terus didorong melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sukro Muhab juga menyerahkan cendera mata kepada Aliyah Mustika Ilham sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim.
Hadir pula Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Kepala BPVP Makassar, Kepala BPKK Kendari, Kepala BPVP Kendari, Kepala Balai K3 Makassar, Kepala BPVP Pangkep, Kepala BPVP Bantaeng, serta Kepala Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah tersebut, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diharapkan semakin terbuka, sekaligus mendorong mereka menjadi tenaga kerja yang mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang ekonomi baru.
