Mashud Azikin
Anggota Dewan Lingkungan Kota Makassar
SULSELNEWS.NET — Di balik gemerlap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, tersimpan persoalan yang terus menggunung secara harfiah maupun simbolik: sampah. Kota yang berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan di Indonesia Timur ini menghasilkan volume sampah yang meningkat dari tahun ke tahun. Setiap hari, ratusan ton limbah rumah tangga bergerak menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, sebuah kawasan yang sejak lama menjadi penyangga terakhir peradaban konsumsi warga kota.
Persoalan sampah sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan atau keterbatasan armada kebersihan. Ia merupakan refleksi dari cara kita memandang hubungan antara manusia, ekonomi, dan lingkungan. Ketika sampah dipandang sebagai barang sisa yang tidak bernilai, maka yang lahir adalah budaya buang. Namun ketika sampah dipahami sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi, maka yang lahir adalah peluang.
Makassar hari ini sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, tekanan terhadap lingkungan semakin besar. Di sisi lain, peluang membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis masyarakat justru semakin terbuka.
Dalam konteks inilah, peran dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi sangat strategis.
Namun, agar mampu menjawab tantangan zaman, paradigma TJSL tidak boleh lagi berhenti pada kegiatan seremonial dan bantuan sesaat. Ia harus bertransformasi menjadi instrumen perubahan sosial-ekologis yang mampu menyentuh akar persoalan sekaligus menciptakan dampak jangka panjang.
Melampaui Filantropi Seremonial
Selama bertahun-tahun, sebagian besar program tanggung jawab sosial perusahaan masih terjebak dalam pola pikir filantropi konvensional. Kegiatan bersih-bersih pantai, pembagian tempat sampah, atau aksi pungut sampah massal memang memiliki nilai edukatif. Akan tetapi, dampaknya sering kali berhenti setelah kegiatan berakhir.
Sampah yang dibersihkan hari ini akan kembali menumpuk esok hari jika perilaku masyarakat tidak berubah dan sistem pengelolaannya tidak diperbaiki.
Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan lagi sekadar membersihkan sampah, melainkan mencegah sampah menjadi masalah sejak dari sumbernya.
Dalam ilmu pengelolaan lingkungan, pendekatan ini dikenal sebagai intervensi hulu. Fokusnya adalah mengubah pola konsumsi dan perilaku rumah tangga melalui pemilahan sampah sejak awal. Di sinilah sesungguhnya titik paling menentukan dalam rantai pengelolaan sampah perkotaan.
Tanpa pemilahan, seluruh sistem pengangkutan, daur ulang, dan pengolahan akan menjadi mahal, tidak efisien, dan berumur pendek.
Makassar dengan karakteristik lorong-lorong permukiman yang padat membutuhkan strategi yang lebih dekat dengan masyarakat. Solusi tidak bisa hanya datang dari kantor pemerintah atau ruang rapat perusahaan. Solusi harus hadir di dapur rumah tangga, di halaman warga, dan di titik-titik komunitas tempat sampah pertama kali dihasilkan.
Ketika Sampah Menjadi Sumber Penghidupan
Salah satu kelemahan program lingkungan selama ini adalah kecenderungan mengandalkan kesadaran semata. Padahal, kesadaran yang tidak didukung manfaat ekonomi sering kali sulit bertahan dalam jangka panjang.
Masyarakat akan lebih mudah menjaga lingkungan ketika mereka juga memperoleh manfaat nyata dari aktivitas tersebut.
Di sinilah konsep ekonomi sirkular menemukan relevansinya.
Ekonomi sirkular mengubah paradigma lama “ambil-pakai-buang” menjadi “gunakan-kelola-manfaatkan kembali”. Dalam model ini, sampah tidak berakhir di TPA, tetapi kembali masuk ke dalam siklus ekonomi sebagai bahan baku baru.
Beberapa inisiatif yang telah berjalan di Makassar menunjukkan bahwa konsep ini bukan sekadar teori.
Program pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot, misalnya, membuktikan bahwa limbah dapur dapat diubah menjadi pakan ternak bernilai ekonomi tinggi. Sementara itu, limbah plastik yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat bertransformasi menjadi berbagai produk kreatif seperti furnitur, kerajinan tangan, hingga material konstruksi ringan.
Yang menarik, manfaatnya tidak hanya dirasakan lingkungan.
Masyarakat memperoleh tambahan pendapatan, kelompok perempuan memiliki peluang usaha baru, dan generasi muda mendapatkan ruang inovasi berbasis kewirausahaan hijau.
Dengan kata lain, sampah tidak lagi menjadi beban kota, melainkan aset ekonomi masyarakat.
Bank Sampah sebagai Infrastruktur Sosial
Dalam membangun ekonomi sirkular, salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Makassar adalah keberadaan jaringan Bank Sampah.
Selama ini Bank Sampah sering dipersepsikan hanya sebagai tempat menabung sampah. Padahal perannya jauh lebih besar dari itu.
Bank Sampah merupakan infrastruktur sosial yang menjembatani hubungan antara masyarakat, industri daur ulang, pemerintah, dan dunia usaha.
Mereka mengenal karakter warga, memahami dinamika lingkungan setempat, dan memiliki jaringan sosial yang sulit digantikan oleh institusi lain.
Karena itu, sudah saatnya hubungan antara korporasi dan Bank Sampah tidak lagi bersifat transaksional.
Perusahaan tidak cukup hanya menjadi pemberi bantuan. Mereka harus berperan sebagai penguat kapasitas (capacity enabler).
Dana TJSL dapat diarahkan untuk menjawab persoalan yang selama ini menghambat kinerja Bank Sampah, mulai dari keterbatasan armada pengangkutan di lorong sempit, kebutuhan mesin pencacah plastik, alat pengepres, gudang penyimpanan, hingga digitalisasi sistem tabungan nasabah.
Lebih jauh lagi, perusahaan dapat menjadi jembatan pasar yang menghubungkan produk daur ulang warga dengan industri skala besar.
Langkah ini sangat penting karena salah satu persoalan utama pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah ketidakstabilan harga dan terbatasnya akses pasar.
Ketika korporasi bersedia menjadi pembeli siaga (off-taker) atau membuka akses jaringan bisnis yang lebih luas, maka nilai ekonomi sampah akan meningkat secara signifikan.
Menghitung Dampak, Bukan Menghitung Anggaran
Dalam era keberlanjutan modern, ukuran keberhasilan program TJSL tidak lagi ditentukan oleh besarnya dana yang dikeluarkan.
Yang lebih penting adalah dampak yang dihasilkan.
Sudah waktunya setiap program lingkungan memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Berapa ton sampah yang berhasil dialihkan dari TPA Antang?
Berapa persen pengurangan sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir?
Berapa jumlah emisi karbon yang berhasil dicegah?
Berapa keluarga yang memperoleh tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi sirkular?
Berapa jumlah nasabah baru Bank Sampah yang berhasil direkrut?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi dasar evaluasi.
Dengan sistem pengukuran yang transparan, masyarakat dapat melihat manfaat nyata program, sementara perusahaan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat karena kontribusinya dapat dibuktikan secara objektif.
Menyelamatkan Kota dari Lorong-Lorongnya
Pengalaman berbagai kota di dunia menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari unit sosial terkecil.
Begitu pula dengan Makassar.
Masa depan kebersihan kota ini tidak hanya ditentukan oleh kapasitas TPA Antang atau jumlah armada pengangkut sampah. Masa depan itu ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari di rumah-rumah warga, di lorong-lorong padat penduduk, dan di komunitas-komunitas lokal.
Karena itu, membangun Makassar bebas sampah bukan sekadar proyek kebersihan. Ia adalah proyek peradaban.
Ia menuntut kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Ia membutuhkan keberanian untuk meninggalkan paradigma lama yang linear menuju cara pandang baru yang sirkular dan regeneratif.
Di tengah ancaman krisis lingkungan perkotaan, harapan justru tumbuh dari tempat-tempat yang selama ini sering luput dari perhatian: lorong-lorong kota.
Di sanalah warga belajar memilah sampah. Di sanalah Bank Sampah tumbuh menjadi pusat ekonomi komunitas. Dan di sanalah korporasi dapat membuktikan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar administratif, melainkan investasi masa depan.
Jika sinergi ini mampu dijaga secara konsisten, maka Makassar tidak hanya akan dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan terbesar di Indonesia Timur. Ia juga dapat menjadi contoh bagaimana sebuah kota membangun peradaban baru yang menghargai lingkungan, memberdayakan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai pintu masuk menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
Sebab pada akhirnya, kota yang bersih bukanlah kota yang berhasil memindahkan sampahnya, melainkan kota yang berhasil mengubah cara pandangnya terhadap sampah itu sendiri.
