Oleh : Asmansyah, S.A.P., M.A.P. (Dosen Universitas Negeri Makassar)
SULSELNEWS.NET —Kemajuan teknologi digital telah mengubah banyak cara hidup masyarakat, termasuk dalam urusan keuangan. Jika dahulu piutang identik dengan proses Panjang dan rasa malu, kini piutang hadir dalam bentuk yang lebih modern, cepat, dan bahkan dianggap biasa. Hanya dengan satu sentuhan layer, masyarakat dapat membeli barang tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu. Kemudahan inilah yang membuat saya melihat fenomena dari pelayanan paylater berkembang sangat cepat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
Fenomena paylater bukan sekedar tren teknologi finansial, tetapi juga secara langsung menjelaskan cermin kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya Pendidikan, tarif listrik, hingga kebutuhan gaya hidup konsumtif membuat banyak orang kesulitan menjaga kestabilan keuangan. Di sisi lain, hal ini tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berakibat banyak orang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sistem pembayaran tunda seperti paylater.
Paylater kemudian hadir seolah menjadi penyelamat bagi masyarakat yang sedang kehilangan daya beli. Sistem ini menawarkan kemudahan yang terasa instan, masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan meski kondisi dompet sedang tidak baik-baik saja. Bagi Sebagian orang, paylater bahkan menjadi cara bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Dari kebutuhan rumah tangga hingga biaya transportasi, semuanya kini dapat dibayar nanti.
Namun dibalik kemudahan itu, menyimpan persoalan yang lebih rumit. Paylater sebenarnya bukanlah solusi atas lemahnya daya beli masyarakat, melainkan penanda bahwa kemampuan ekonomi masyarakat kita sedang mengalami penurunan. Ketika semakin banyak orang membutuhkan paylater hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka masalah utamanya bukanlah pada teknologi finansial seperti paylater, melainkan pada kondisi ekonomi kita yang tidak cukup memberikan rasa aman.
“Per Februari 2026, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh 26,41 persen yoy menjadi Rp27,8 triliun, dengan jumlah rekening paylater mencapai 30,55 juta,”
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, dikutip dari media infobanknews, Selasa 7 April 2026.
Dapat dilihat, Per Februari 2026, baki debet kredit BNPL yang mencapai Rp27,8 triliun dengan 30,55 juta rekening menunjukkan bahwa paylater tidak lagi dipakai sebagai fasilitas pelengkap, melainkan telah menjadi pola konsumsi baru. Pertumbuhan 26,41 persen secara tahunan menandakan semakin banyak masyarakat menggantungkan kemampuan belinya pada akses kredit digital.
Paylater memang mampu menjawab keterbatasan daya beli dalam jangka pendek, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan rapuhnya kondisi ekonomi masyarakat. Ketika kebutuhan bahkan konsumsi sehari-hari dipenuhi melalui utang digital, paylater tidak semata hadir sebagai kemudahan teknologi, melainkan menjadi cermin tekanan ekonomi yang memaksa konsumsi tetap berjalan di tengah daya beli yang melemah.
Fenomena ini semakin terlihat pada generasi mudah kita, banyak anak muda tumbuh di tengah budaya cicilan keuangan digital yang dianggap normal. Generasi muda kita terbiasa membeli barang melalui skema cicilan, bahkan sebagain generasi muda belum memiliki penghasilan tetap sudah bisa mengakses paylater. Permasalahan inilah yang perlahan membentuk budaya dan pola hidup yang sangat bergantung pada cicilan.
Ditambah lagi dengan kehadiran dukungan dari media sosial semakin memperkuat budaya tersebut. Kehidupan digital membuat masyarakat terus membandingkan dirinya dengan pencapaian konsumtif yang orang lain miliki. Standar kebahagian pada masa kini sering kali diukur dari kemampuan membeli barang terbaru, nongkrong di tempat popular, atau dari sekedar mengikuti trend yang sendang berkembang saat ini.
“Beli Sekarang, Bayar Nanti”: Budaya Instan Modern
Dalam situasi seperti ini, paylater menjadi alat baru untuk menjaga citra sosial agar terlihat mampu dan tidak tertinggal dari kemajuan lingkungan sekitar. Tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya sedang menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi tetap memaksakan gaya hidup tertentu demi mempertahankan pengakuan sosial. Paylater memberikan jalan pintas instan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya konsumsi tidak lagi dilakukan berdasarkan kebutuhan, melainkan demi menjaga penampilan di hadapan publik maupun sosial media. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa tekanan sosial kini memilik pengaruh besar terhadap keputusan finansial masyarakat.
Budaya “beli sekarang, bayar nanti” perlahan menciptakan pola konsumsi yang implusif. Banyak orang tidak lagi memikirkan kemampuan finansial jangka Panjang Ketika melakukan transaksi. Diskon besar, promo cicilan ringan dan berbagai tawaran periklanan aplikasi digital membuat masyarakat membuat masyarakat terlena dan asik terus berbelanja. Padahal rasa aman itu sering kali bersifat sementara karena tagihan tetap harus dibayar.
Masalah lain muncul Ketika cicilan mulai digunakan bukan untuk kebutuhan produktif, melainkan kebutuhan konsumtif semata. Jika cicilan digunakan untuk membangun usaha atau meningkatkan kemampuan kerja, maka masih terdapat dampak positif peningkatan ekonimi jangka panjang, namun ketika cicilan hanya dipakai membeli barang yang nilainya terus menurun, maka masyarakat sebenarnya sedang menumpuk beban finansial tanpa menghasilkan nilai perputaran ekonomi baru.
Dampak jangka Panjang dari fenomena ini patut menjadi perhatian serius, masyarakat yang terlalu terbiasa membangun hidup dengan cicilan akan kesulitan mencapai kestabilan finansial. Penghasilan bulanan habis untuk membayar cicilan serta bunga, sementara kebutuhan baru terus bermunculan. Masyarakat sekarang terpolarisasi bekerja bukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi hanya sekedar gali lubang tutup lubang.
Jika keadaan ini terus dibiarkan begitu saja, negara dapat menghadapi masyarakat yang konsumtif tetapi lemah secara kestabilan finansial. Aktivitas belanja memang terlihat semakin meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak selalu mencerminkan kesejahteraan yang nyata. Konsumsi yang ditopang oleh paylater hanya akan menciptakan kestabilan ekonomi semu. Masyarakat tampak aktif bertransaksi, padahal sebagian besar sedang hidup dibawah tekanan paylater. Oleh karenanya saya melihat, meningkatnya pengguna paylater seharusnya dibaca sebagai alarm bahwa terdapat persoalan penurunan daya beli secara serius.
Jika perilaku konsumsi seperti ini ters dipelihara melalui cicilan paylater tanpa diimbangin peningkatan pendapatan, maka masyarakat kita akan semakin rentan menghadapi krisis ekonomi di masa depan.
Paylater bukanlah musuh utama ekonomi, teknologi finansial hanya alat yang membantu memenuhi kebutuhan pasar. Masalah utamanya terletak pada kondisi ekonomi masyarakat yang belum benar-benar pulih pasca pandemic Covid-19. Selama biaya hidup terus meningkat dan peningkatan penghasilan yang sulit berkembang, masyarakat akan terus mencari jalan pintas finansial untuk menciptakan rasa aman dan mempertahankan kondisi ekonominya.
Akses kredit memang penting, tetapi harus juga diimbangi dengan literasi keuangan yang kuat. Masyarakat kita perlu memahami bahwa kemudahan bertransaksi tidak selalu berarti menjelaskan kemampuan ekonomi kita meningkat. Tanpa kesadaran tersebut, teknologi justru dapat menjadi jebakan yang memperparah kerentanan finansial.
Negara selaku pemangku kebijakan, memiliki tantangan dan tanggung jawab besar dalam menghadapi persoalan ini. Pemerintah tidak cukup hanya sekedar mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar tumbuh. Lapangan kerja yang layak, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan peningkatan kualitas pendapat harus menjadi perhatian serius, tanpa penanganan serius, paylater akan terus menjadi pelarian masyarakat dari tekanan ekonomi.
Masyarakat kita ingin hidup layak tanpa harus bergantung pada cicilan disetiap akhir bulan, sebab jika bertahan hidup saja masih harus dibantu dengan cicilan, maka yang sedang bermasalah bukanlah sekedar perilaku konsumtif masyarakat, melainkan struktur ekonomi negara yang belum mampu berpihak pada kesejahteraan rakyat.
