SULSELNEWS.NET– Transformasi digital Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat perhatian internasional. Peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) mengapresiasi berbagai inovasi digital yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, khususnya Super Apps Lontara+ dan Makassar Virtual Economic Center (MARVEC).
Apresiasi tersebut disampaikan saat rombongan Australia Awards mengunjungi MARVEC di Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari lokakarya pra-studi singkat sebelum para peserta mengikuti program pembelajaran di Australia.
Sebanyak 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem.
Dalam sambutannya, Roem menyampaikan rasa bangga karena Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah yang dijadikan rujukan untuk mempelajari praktik baik tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujarnya.
Pada sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memaparkan perjalanan transformasi digital Kota Makassar melalui Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada 27 Juli 2025.
Ia menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah. Kondisi tersebut membuat layanan tidak terintegrasi, penyampaian aspirasi masyarakat tersebar di berbagai platform, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur kepuasan publik secara menyeluruh.
Kini, seluruh layanan tersebut terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelas Roem.
Data yang dipaparkan menunjukkan, selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026 terdapat 25.219 aduan masyarakat yang masuk melalui Lontara+. Sebanyak 22.663 aduan berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 89,9 persen.
Selain itu, hasil evaluasi memperlihatkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai Lontara+ mempermudah akses layanan, 90 persen menyebut aplikasi mudah digunakan, 87,5 persen menilai pelayanan menjadi lebih transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap layanan yang diterima. Lebih dari 70 persen responden juga menilai respons penanganan aduan berlangsung cepat.
Roem menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian serupa juga pernah disampaikan Ombudsman Sulawesi Selatan yang mengapresiasi Lontara+ sebagai sistem pengaduan publik yang responsif dan terintegrasi.
Selain memperkenalkan Lontara+, Roem juga memaparkan layanan Call Center 112 sebagai sistem kegawatdaruratan yang beroperasi selama 24 jam, serta fungsi MARVEC sebagai pusat integrasi dan analisis data Kota Makassar.
Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau berbagai indikator strategis secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, pelayanan pajak, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai data yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data.
Pemaparan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Mereka aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat.
Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengaku terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem digital yang digunakan dalam merespons kebutuhan masyarakat.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” katanya.
Menurut Rachel, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dengan mudah, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penanganannya. Ia menilai model tersebut menjadi contoh pelayanan publik berbasis data yang layak dipelajari karena mampu membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat.
“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutupnya.
