SULSELNEWS.NET — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memastikan Pemerintah Kota Makassar siap mendukung rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sulawesi Selatan.
Persiapan kunjungan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Presiden RI di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (15/9/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Rakor turut dihadiri para kepala daerah serta kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie.
Dalam rakor tersebut, selain membahas persiapan kunjungan Presiden Prabowo, pemerintah pusat dan daerah juga memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat serta program perlindungan dan pemberdayaan sosial di Sulawesi Selatan.
Appi mengatakan koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam agenda kunjungan Presiden dapat dipersiapkan secara matang.
“Rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Gubernur, wali kota dan bupati, serta kepala dinas sosial kabupaten/kota ini dalam rangka persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo untuk meresmikan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya pada bulan Oktober,” kata Appi.
Menurutnya, persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kunjungan, tetapi juga memastikan pemerintah daerah dapat mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
“Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik dan setiap kebutuhan di lapangan terkoordinasi dengan matang,” ujarnya.
Appi menegaskan Pemkot Makassar siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung agenda tersebut.
“Pemkot Makassar siap mendukung kelancaran agenda nasional ini. Kita persiapkan sebaik mungkin agar kunjungan Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” lanjutnya.
Tiga Pendekatan Penanganan Kemiskinan
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program perlindungan dan pemberdayaan sosial.
Menurut Gus Ipul, penanganan kemiskinan perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang bagi keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Ia menyebut terdapat tiga pendekatan utama dalam penanganan kemiskinan.
Pertama, bantuan sosial dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kedua, program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ketiga, Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pilar-pilar sosial Kementerian Sosial menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut berjalan efektif di daerah,” tuturnya.
Sekolah Rakyat untuk Putus Rantai Kemiskinan
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bagian penting dalam strategi penanganan kemiskinan karena dirancang tidak hanya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Program tersebut juga mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan keluarga.
Melalui program ini, anak-anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan akses pendidikan, sementara intervensi sosial juga diarahkan kepada orang tua agar keluarga penerima manfaat memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi tempat memperoleh pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Sulawesi Selatan sekaligus peresmian Sekolah Rakyat tersebut menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Pemkot Makassar pun menyatakan kesiapan untuk mengambil bagian dalam mendukung agenda tersebut bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (*)
