SULSELNEWS.NET — Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar mempelajari strategi komunikasi krisis yang diterapkan Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Studi kasus tersebut dilakukan melalui wawancara dengan Hartini Dewi, S.Sos., Pranata Humas Ahli Pertama Bidang Komunikasi dan Humas Diskominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan, pada 23 September 2026.
Wawancara membahas peran Humas Pemprov Sulsel dalam menangani situasi krisis, termasuk saat menghadapi kasus pembobolan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Dalam penanganan krisis, Humas menekankan pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum disampaikan kepada media maupun masyarakat.
“Kita tuh cari kebenarannya dulu. Terus, menyiarkan, menginformasikan kejadian sebenarnya. Dan ada strateginya, tidak membuat kepanikan, tidak membuat isu-isu baru,” ujar Hartini.
Menurutnya, penyampaian informasi dalam situasi krisis harus dilakukan berdasarkan fakta. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Selain penyampaian informasi kepada publik, Humas juga melakukan koordinasi internal dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan keamanan.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan kasus yang sebenarnya.
Penanganan komunikasi juga tidak berhenti setelah situasi krisis berlalu. Humas melakukan komunikasi pascakrisis sekaligus evaluasi terhadap penanganan yang telah dilakukan.
Evaluasi tersebut menjadi bahan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki strategi komunikasi, serta meningkatkan kesiapan menghadapi situasi serupa di masa mendatang.
Bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar, kegiatan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai penerapan fungsi Public Relations di lingkungan pemerintahan.
Melalui studi kasus dan wawancara, mahasiswa dapat memahami bahwa fungsi Humas tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik.
Humas juga memiliki peran dalam melakukan koordinasi, menjaga kepercayaan publik, mengelola isu, mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi, serta melakukan evaluasi setelah krisis.
