SULSELNEWS.NET – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut JK, setelah kebutuhan pada masa tanggap darurat terpenuhi, perhatian harus segera diarahkan pada pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Hal tersebut disampaikan JK saat mengunjungi posko pengungsian gempa di Gelora Samador dan posko BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, NTT, Jumat (28/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, JK didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Jenderal PMI AM Fachir, perwakilan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta sejumlah Pengurus PMI Pusat.
JK mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana karena berada di kawasan ring of fire atau cincin api Pasifik.
Namun, ia melihat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana saat ini sudah semakin meningkat, terutama setelah pengalaman tsunami Aceh pada 2004.
“Sekarang sikap masyarakat sudah berubah. Begitu ada gempa, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai langsung mencari tempat yang lebih tinggi. Itu sebabnya korban tidak banyak terjadi karena kesadaran masyarakat sudah meningkat,” ujar JK.
Meski demikian, JK mengingatkan gempa memiliki dampak yang berbeda dibandingkan sejumlah bencana lainnya karena dapat menyebabkan kerusakan bangunan.
Ia menegaskan, setiap korban akibat bencana tetap harus menjadi perhatian, meskipun jumlahnya tidak besar.
“Namanya gempa tetap punya korban. Satu orang pun tetap korban,” katanya.
Tiga Kebutuhan Dasar Saat Tanggap Darurat
JK menjelaskan, penanganan bencana pada dasarnya terbagi dalam dua tahap utama, yakni tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada masa tanggap darurat, menurut JK, terdapat tiga kebutuhan dasar yang harus dipastikan terpenuhi, yakni tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan.
“Kalau tiga hal ini terpenuhi, unsur tanggap darurat sudah berjalan. Setelah itu masuk tahap rekonstruksi,” jelasnya.
Memasuki tahap rekonstruksi, JK menilai tantangan terbesar adalah membangun kembali rumah warga yang rusak.
Pembangunan tersebut membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat. Karena itu, pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendirian.
JK mendorong adanya gerakan gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi hingga organisasi kemanusiaan.
“Pemerintah bisa menyiapkan bahan, kemudian masyarakat ikut bekerja membangun kembali rumahnya. Ini seperti yang pernah dilakukan di Yogyakarta setelah gempa,” ujarnya.
JK mencontohkan penanganan pascagempa di Yogyakarta. Saat itu, pemerintah menyediakan bahan bangunan, sedangkan masyarakat bersama mahasiswa teknik ikut membantu proses pembangunan rumah.
Warga juga diberikan dukungan biaya kerja sehingga tetap memiliki penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.
Warga Diminta Tak Hanya Menunggu Bantuan
JK menegaskan masyarakat yang terdampak bencana harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan.
Menurutnya, korban bencana tidak seharusnya hanya menunggu bantuan datang, tetapi perlu diberikan ruang untuk ikut membangun kembali kehidupannya.
“Jangan sampai pengungsi hanya duduk menunggu. Mereka harus bekerja dan terlibat dalam membangun kembali kehidupannya,” kata JK.
Untuk membantu proses rekonstruksi di NTT, JK menyebut PMI akan melakukan pendataan terkait kebutuhan material yang paling diperlukan masyarakat.
Beberapa di antaranya seperti seng, semen dan berbagai perlengkapan pembangunan lainnya.
Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan berdasarkan hasil survei dan kebutuhan di lapangan.
“PMI bisa membantu membeli seng atau bahan yang dibutuhkan. Nanti kita lihat apa yang paling banyak diperlukan, lalu kita tawarkan kepada pihak-pihak yang ingin membantu,” ujarnya.
Selain bantuan material, JK juga mengajak seluruh pihak memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses pembangunan kembali rumah warga.
Menurutnya, penggunaan material yang tersedia di daerah akan membuat proses rekonstruksi lebih cepat sekaligus menekan biaya distribusi.
“Kalau ada bahan di sini, gunakan yang ada di sini. Tidak perlu semuanya didatangkan dari luar karena ongkosnya lebih mahal,” katanya.
JK menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa dapat dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan.
Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur masyarakat.
JK berharap pengalaman penanganan berbagai bencana sebelumnya dapat menjadi pelajaran bagi NTT agar masyarakat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.
“Bencana adalah persoalan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Itulah harapan kita,” tutup Jusuf Kalla.
