SULSELNEWS.NET — Warga Kota Makassar kini didorong tidak perlu lagi datang langsung ke kantor lurah atau camat untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan kanal digital melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi saat tampil dalam program Talkshow Zona Inspirasi secara live di Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar” itu, Appi menjelaskan Lontara Plus dirancang sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform.
Menurut Munafri, salah satu fungsi penting Lontara Plus adalah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan terkait kondisi di wilayah masing-masing.
Mulai dari persoalan infrastruktur, kebersihan, saluran air hingga masalah sosial, warga dapat menyampaikannya melalui kanal digital tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti pemerintah sesuai kewenangan.
“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara Plus,” ujar Munafri.
Ia mengatakan, pola komunikasi tersebut memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi secara langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
Setiap aduan yang masuk menjadi gambaran bagi Pemkot Makassar untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan berdasarkan tingkat urgensinya.
“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelasnya.
358 Aplikasi Disatukan
Munafri menjelaskan, pengembangan Lontara Plus berangkat dari kondisi layanan digital Pemkot Makassar yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aplikasi.
Ia menyebut terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pelayanan pemerintahan. Kondisi tersebut kemudian mendorong Pemkot Makassar melakukan penyederhanaan dan integrasi layanan.
“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita kembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” katanya.
Melalui integrasi tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat diarahkan dapat diakses melalui satu pintu digital.
Selain pengaduan masyarakat, Lontara Plus mencakup berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan hingga layanan publik lainnya.
Konsep tersebut sebelumnya memang diperkenalkan Pemkot Makassar sebagai platform layanan publik terpadu yang menggabungkan berbagai fungsi layanan dalam satu aplikasi.
Teknologi Jadi Jembatan Pemerintah dan Warga
Menurut Appi, transformasi digital tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi. Teknologi harus mampu mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” tuturnya.
Ia menilai pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah.
Bagi Munafri, digitalisasi bukan untuk menggantikan peran pemerintah. Sebaliknya, teknologi harus memperkuat kapasitas pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan dan mudah dijangkau.
“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuhnya.
Ia mengakui tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Namun, menurutnya, hal terpenting adalah pemerintah mengetahui persoalan tersebut sehingga dapat memantau perkembangan dan menentukan tindak lanjut.
“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terangnya.
Dorong Reformasi Birokrasi
Munafri menambahkan, integrasi layanan digital menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi.
Dengan sistem yang saling terkoneksi, masyarakat diharapkan tidak perlu berulang kali mengakses aplikasi berbeda atau mendatangi sejumlah unit pelayanan untuk menyelesaikan satu kebutuhan.
“Konsep ini menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah.
Ukuran utamanya adalah sejauh mana teknologi mampu membuat pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Karena itu, pengembangan Lontara Plus akan terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan serta masukan dari warga.
“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkapnya.
Munafri berharap Lontara Plus dapat memperkuat pola pemerintahan yang responsif dan membuat aspirasi warga lebih cepat tersampaikan kepada pemerintah.
“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga muda sampai ke Pemerintah,” pungkas Munafri.
