SULSELNEWS.NET–Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Grand City Hall, Jalan Balai Kota, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026) malam.
Kegiatan bertaraf nasional yang diikuti oleh para wali kota seluruh Indonesia tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Rakernas APEKSI menjadi forum penting bagi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan arah pembangunan, serta menyusun berbagai strategi dalam menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menilai Rakernas XVIII APEKSI bukan sekadar agenda rutin tahunan. Bagi kepala daerah, ajang ini merupakan ruang strategis untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat sinergi, serta membangun kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Menurut Tasming, berbagai isu strategi dibahas secara komprehensif dalam forum tersebut, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi pemerintahan digital, penguatan ketahanan kota, hingga strategi pengembangan ekonomi daerah.
“Berbagai isu strategi perkotaan dibahas bersama melalui forum Rakernas APEKSI ini, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga penguatan ketahanan kota,” ujar Tasming Hamid.
Ia menegaskan, keberadaan APEKSI memiliki peran vital dalam memperkuat kapasitas pemerintah kota agar mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman. Kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kehadiran kami para kepala daerah dalam Rakernas APEKSI ini bukan sekedar memenuhi acara tahunan, melainkan strategi ruang untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota,” tegasnya.
Tasming juga mengungkapkan bahwa forum ini menjadi kesempatan berharga bagi setiap daerah untuk mempelajari berbagai inovasi yang sukses diterapkan di kota lain.
“Kami juga belajar dalam hal transformasi pemerintahan digital, pengembangan ekonomi daerah, hingga penguatan kolaborasi antarwilayah dalam mendukung program pembangunan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam Berbagainya mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dan tidak lagi bergantung pada pola pembangunan konvensional. Pemerintah kota kini menjadi motor transformasi utama pembangunan nasional melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus kapasitas fiskal daerah.
“Hari ini saya melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota saat ini menjadi transformator dan survivor melalui berbagai inisiatif,” ujar Bima Arya.
Ia menegaskan bahwa praktik terbaik ( best practice ) pembangunan tidak selalu harus dicari hingga ke luar negeri, karena banyak pemerintah daerah di Indonesia yang telah berhasil menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakatnya. Bima Arya pun merekomendasikan kepada kepala daerah untuk mempelajari detail inovasi yang telah diterapkan di daerah seperti Kota Malang dan Kota Pekanbaru.
Selain inovasi, Wamendagri mendorong pemerintah kota agar tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi mulai memanfaatkan skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut terbukti mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa memuat APBD secara penuh, sebagaimana yang telah diterapkan di Semarang, Samarinda, dan Madiun.
Di akhir arahannya, Bima Arya menekankan pentingnya membangun city branding yang kuat guna meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya, city branding bukan sekedar slogan, melainkan cerminan identitas kota yang dibangun dari sejarah, potensi, kondisi terkini, serta visi besar yang ingin diwujudkan di masa depan. (*)
