SULSELNEWS.NET — Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Makassar menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelah dilakukan penguatan teknis, posisi Makassar naik dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting nasional.
Hingga saat ini, sebanyak 138.237 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos Digital. Jumlah tersebut setara dengan 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan posisi tersebut tidak lepas dari kerja keras jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga kelurahan, termasuk RT/RW yang turun langsung melakukan pendataan.
“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini. Alhamdulillah saat ini, kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti, Selasa (1/9/2026).
Selain naik ke peringkat 20, Makassar juga masuk dalam daftar 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital.
Kota Makassar berada di urutan ketujuh dan menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Appi Minta Agen Perlinsos Dikawal
Perkembangan tersebut mendapat perhatian dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Pria yang akrab disapa Appi itu meminta jajaran Pemerintah Kota Makassar serius mengawal keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai.
Menurutnya, agen tersebut memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melakukan pendaftaran sekaligus memperbarui data pada Portal Perlinsos Digital.
“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Appi.
“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” sambung Munafri.
Makassar sendiri merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah uji coba atau piloting nasional program Perlinsos Digital.
Appi meminta keberadaan Agen Perisai dioptimalkan hingga tingkat kelurahan, RT dan RW sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran maupun pemutakhiran data perlindungan sosial.
Ia juga meminta camat dan lurah memastikan agen yang telah dibentuk benar-benar aktif membantu masyarakat dan tidak sekadar tercatat secara administratif.
Menurut Munafri, skema Agen Perisai juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankannya.
Ia berharap program tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial sekaligus memastikan data yang masuk dalam sistem pemerintah akurat dan mutakhir.
“Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” harap Appi.
Munafri menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemutakhiran data agar cakupan pendataan dapat semakin luas.
“Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.
Baru 3.467 Agen yang Aktif
Dinsos Makassar saat ini mencatat terdapat 8.732 Agen Perlinsos. Namun, dari jumlah tersebut baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan.
Andi Bukti menjelaskan, sebagian agen yang belum aktif merupakan unsur RT/RW. Data mereka baru dikirim ke tingkat pusat sehingga masih menunggu proses bimbingan teknis (bimtek).
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Ia berharap penguatan kapasitas agen dapat mempercepat cakupan pendataan sekaligus memastikan masyarakat yang belum terdata segera masuk dalam sistem.
Sangkarrang Catat Capaian Tertinggi
Capaian pendataan di sejumlah kecamatan di Makassar menunjukkan hasil yang berbeda-beda.
Kecamatan Sangkarrang mencatat persentase tertinggi dengan capaian sekitar 50 persen. Selain itu, sejumlah kecamatan juga menunjukkan progres cukup tinggi.
Mariso tercatat sekitar 37,40 persen, Ujung Tanah 40,12 persen, Bontoala 31,20 persen, Makassar sekitar 31 persen, dan Tamalate sekitar 31 persen.
Sementara itu, Mamajang mencapai sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.
“Secara keseluruhan, tercatat 138.237 KK telah terdaftar atau mencapai 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan,” terang Andi Bukti.
Masih Ada Kendala di Lapangan
Meski progres pendataan terus meningkat, Dinsos Makassar masih menghadapi sejumlah kendala.
Salah satunya berkaitan dengan koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Andi Bukti menyebut, persoalan tersebut terkadang dipengaruhi hubungan personal antara petugas di lapangan.
“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.
Selain persoalan koordinasi, Dinsos juga menemukan adanya warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan atau asesmen.
Menurut Andi Bukti, sebagian warga masih menganggap pendataan Perlinsos hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial (bansos).
“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat,” tutup Andi Bukti. (*)
