JK di Rakernas PKS: Politisi Jangan Hanya Berpikir Lima Tahun, Harus Jadi Negarawan

SULSELNEWS.NET – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para politisi agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki cara berpikir sebagai negarawan dengan mengutamakan masa depan bangsa hingga satu generasi mendatang.

Pesan tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Di hadapan peserta Rakernas, JK menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara cara berpikir birokrat, politisi, dan negarawan dalam melihat masa depan.

Birokrat, kata dia, cenderung berpikir dalam jangka waktu tahunan karena berkaitan dengan anggaran dan evaluasi pekerjaan. Sementara politisi umumnya berorientasi pada periode lima tahunan sesuai siklus pemilihan.

Namun, seorang negarawan harus mampu melihat kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

“Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,” ujar JK.

Karena itu, JK mengajak seluruh kader PKS, khususnya mereka yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun lembaga politik, untuk membangun pola pikir yang lebih luas dan berorientasi pada masa depan Indonesia.

“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” tegasnya.

Menurut JK, perbedaan pandangan dan strategi antarpartai politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, seluruh kekuatan politik seharusnya memiliki tujuan bersama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” katanya.

JK Soroti Tantangan Ekonomi dan Geopolitik Global

Dalam pemaparannya, JK juga mengulas sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi, konflik geopolitik internasional, perubahan iklim, hingga persoalan tata kelola pemerintahan.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi dan pembangunan nasional dipengaruhi tiga faktor utama, yakni situasi geopolitik dunia, bencana alam, serta kebijakan pemerintah.

Menurutnya, konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia dapat mengganggu perdagangan internasional, aktivitas ekspor, dan stabilitas ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu, perubahan iklim dan fenomena kekeringan juga memberikan tekanan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” jelasnya.

Meski demikian, JK menegaskan pemerintah tetap harus bertanggung jawab memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan DPR agar kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

“Tidak ada pemerintah yang sempurna. Karena itulah ada DPR untuk selalu mengevaluasi apa yang terjadi supaya jangan salah jalan,” ujarnya.

JK: Kemajuan Negara Ditentukan Kualitas Manusia dan Sistem

JK selanjutnya menyoroti faktor yang menentukan kemajuan suatu negara. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam bukan satu-satunya modal untuk menjadi negara maju.

Kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pemerintahan, serta penegakan hukum justru menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan.

Ia mencontohkan perkembangan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia, yang mampu mencatat kemajuan melalui kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kuat.

Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemajuan suatu negara tidak tergantung kepada kekayaan negara. Tergantung kepada orang, sistem, dan juga hukum,” ungkap JK.

Ia menambahkan, pembangunan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah harus mampu menegakkan hukum secara adil, membangun infrastruktur, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara dunia usaha perlu diperkuat agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki ruang untuk berkembang, berinovasi, dan meningkatkan kreativitas.

JK menilai kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan bangsa.

“Kalau negara ingin besar, harus ada saling percaya antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah percaya kepada rakyat, dan rakyat percaya kepada pemerintah,” katanya.

Ia mengingatkan, ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin melemah, persatuan nasional dan upaya pembangunan juga berpotensi terganggu.

Ingatkan PKS Jaga Integritas dan Kualitas Kader

Pada kesempatan tersebut, JK turut mengingatkan PKS agar terus memperkuat integritas, kualitas kepemimpinan, dan melakukan evaluasi internal organisasi.

Menurutnya, partai politik harus memiliki sistem yang sehat serta mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kader yang memperoleh amanah sebagai pejabat publik juga harus menunjukkan kemampuan, tanggung jawab, dan kualitas dalam menjalankan tugasnya.

JK berharap PKS terus melakukan pembenahan organisasi dan meningkatkan kualitas kader sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Penguasaan Ilmu dan Teknologi Jadi Kunci Kemajuan

Selain persoalan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, JK juga menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal utama untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

Ia menceritakan pengalamannya mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa bulan terakhir, di antaranya China, Amerika Serikat, Taiwan, dan Turki.

Dari kunjungan tersebut, JK melihat negara-negara yang mengalami kemajuan pesat memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.

Ia secara khusus menyoroti perkembangan China yang dalam beberapa dekade berhasil bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi dunia.

“Kemajuan teknologi di China luar biasa. Kenapa dari negara yang miskin menjadi negara maju dalam 30 tahun? Karena dia berpegang kepada ilmu,” ujar JK.

Menurutnya, Amerika Serikat mampu mempertahankan kekuatan ekonominya melalui perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, sedangkan China berkembang pesat melalui sektor manufaktur.

Indonesia, kata JK, perlu mengambil pelajaran dari perkembangan negara-negara tersebut dengan memperkuat pendidikan, penelitian, inovasi, serta kemampuan industri nasional.

Ia juga menilai PKS memiliki kedekatan historis dengan kalangan akademisi dan intelektual sehingga diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

“Ilmu harus menjadi bagian daripada kemajuan kita,” katanya.

Menutup pemaparannya, JK kembali mengingatkan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta kemampuan bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia berharap seluruh kekuatan politik, termasuk PKS, mampu melampaui kepentingan politik jangka pendek dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.