GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan 16,3 Hektare di Tanjung Bunga Tetap Utuh, Bantah Klaim Kemenangan Kalla

SULSELNEWS.NET — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan sertifikat kepemilikan tanah seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, tetap sah dan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan GMTD menyusul putusan PN Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026.

GMTD menilai putusan tersebut tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara. Karena itu, perseroan membantah pernyataan pihak Kalla yang mengklaim memenangkan perkara dalam konferensi pers pada Kamis (19/11/2026).

Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif, dan bertanggung jawab.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” tegas Ali Said.

Menurutnya, pernyataan yang tidak didukung amar putusan pengadilan tidak memiliki kredibilitas.

GMTD menjelaskan, dalam konferensi pers tersebut, kuasa hukum PT Hadji Kalla secara terbuka menyatakan pihaknya telah dimenangkan dan mampu menunjukkan bahwa objek tanah tersebut merupakan milik PT Hadji Kalla.

Namun, GMTD menyebut tidak ada satu pun amar putusan PN Makassar yang menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare tersebut.

Sebaliknya, gugatan balik PT Hadji Kalla atau gugatan penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Ketentuan itu tercantum dalam amar putusan halaman 105.

GMTD menilai pernyataan kemenangan tersebut dapat memberikan kesan keliru kepada masyarakat seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah.

Sertifikat GMTD Disebut Tetap Utuh

GMTD juga menegaskan landasan hukum kepemilikan tanah tersebut tetap utuh. Perseroan menyebut memiliki riwayat hukum pertanahan selama lebih dari lima dekade.

Sejumlah dokumen dan dasar hukum yang disampaikan GMTD di antaranya riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971, serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD dengan luas 163.262 meter persegi.

Selain itu, GMTD menyebut kepemilikannya didukung serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Perseroan juga merujuk pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025 serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.

Menurut GMTD, tidak ada amar dalam putusan terakhir yang membatalkan sertifikat, putusan-putusan pengadilan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi tersebut.

GMTD Tempuh Proses Hukum atas Dugaan Penguasaan Lahan

Dalam siaran persnya, GMTD menjelaskan persoalan tersebut bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla.

Perseroan menyebut tindakan tersebut antara lain berupa masuknya kendaraan, alat berat, hingga kegiatan penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim bersertifikat atas nama GMTD.

GMTD menegaskan putusan PN Makassar pada 12 November 2026 yang menyatakan gugatan perseroan tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan aspek formil gugatan.

Dengan demikian, menurut GMTD, putusan tersebut bukan merupakan keputusan yang membatalkan hak kepemilikan perseroan ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

GMTD menyatakan akan terus menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

Perseroan juga menyayangkan pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan perusahaan, termasuk tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, serta dugaan tindak pidana.

GMTD menilai tuduhan serius tersebut tidak dapat disampaikan secara sembarangan, terlebih dengan menggunakan putusan pengadilan yang menurut perseroan tidak menetapkan hal-hal tersebut dalam amar putusannya.

Atas berbagai pernyataan dan tuduhan yang dinilai merugikan nama baik serta reputasi perusahaan, GMTD menyatakan tengah mengkaji langkah-langkah hukum.

Sengketa Disebut Menyangkut Kepentingan Pemerintah Daerah

GMTD turut mengingatkan bahwa perusahaan tersebut lahir lebih dari tiga dekade lalu atas prakarsa Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah.

Perusahaan ini dibentuk dengan mandat menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan kawasan baru sebagai bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai gerbang pembangunan Indonesia Timur.

Hingga saat ini, GMTD merupakan perusahaan terbuka yang memiliki partisipasi kepemilikan saham dari tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Perseroan menyebut keberadaan investor swasta di dalam GMTD merupakan hasil prakarsa dan upaya resmi pemerintah dalam mengundang investasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.

Selama lebih dari tiga dekade, GMTD mengklaim telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Karena itu, GMTD menilai upaya mempertahankan aset dan hak hukumnya tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan korporasi, tetapi juga menyangkut kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, kepastian hukum investasi, dan kesinambungan pembangunan Sulawesi Selatan.

GMTD Tegaskan Tidak Akan Mundur

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menegaskan perusahaan tidak akan mundur dalam mempertahankan aset dan hak perseroan.

Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang saham, pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” kata Ali Said.

GMTD menyatakan berkomitmen menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga untuk kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.

Perseroan juga menegaskan bahwa konferensi pers tidak dapat menggantikan putusan pengadilan, klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat, dan penggiringan opini publik tidak dapat menghapus hak hukum GMTD.