SULSELNEWS.NET–Rencana Pemerintah Kota Makassar mengolah air laut menjadi air bersih dan air minum bagi masyarakat kepulauan mendapat dukungan DPRD Kota Makassar. Namun, pemerintah diminta memastikan kesiapan biaya operasional, perawatan mesin, dan tenaga pengelola agar fasilitas desalinasi dapat berfungsi dalam jangka panjang.
Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai teknologi desalinasi berpotensi menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses air bersih yang masih dihadapi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Menurut Ray, kebutuhan tersebut mendesak karena sejumlah pulau, seperti Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-lumu, Bone Tambung, dan Langkai, memiliki masyarakat yang membutuhkan akses air bersih secara berkelanjutan.
“Ini memang salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu sendiri jumlah populasi yang cukup padat di beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-lumu, Bone Tambung, dan Langkai,” kata Ray, Senin (5/10/2026).
Meski mendukung rencana tersebut, Ray mengingatkan Pemkot Makassar agar tidak hanya berfokus pada pengadaan teknologi. Pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan sejak tahap perencanaan.
DPRD Makassar Soroti Biaya Perawatan Mesin Desalinasi
Ray menilai keberhasilan program desalinasi air laut di Makassar sangat bergantung pada kesiapan sistem pengelolaan dan pembiayaan setelah fasilitas mulai beroperasi.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah potensi korosi pada peralatan akibat paparan air laut. Kondisi tersebut dapat memengaruhi usia pakai dan kinerja mesin apabila pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin.
“Yang perlu kita sama-sama berikan masukan, bagaimana alat ini bisa disiapkan juga biaya maintenance-nya. Alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut mempunyai tingkat korosi yang cukup tinggi,” ujarnya.
Karena itu, Ray meminta Pemkot Makassar memilih peralatan dengan spesifikasi yang sesuai dan memastikan fasilitas mampu mengolah air laut secara optimal.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan tenaga operasional, biaya perawatan berkala, serta anggaran perbaikan jika terjadi kerusakan.
“Kita coba lihat di mana pemerintah Kota Makassar melakukan cantolan di pagu anggarannya. Kalau desalinasi ini jalan di kepulauan, diperlukan tenaga-tenaga operasional, kemudian persiapan untuk membiayai mungkin perawatan atau kerusakan yang terjadi di situ,” jelasnya.
Menurut Ray, perencanaan pembiayaan yang matang akan membantu menjaga keberlanjutan layanan sekaligus memastikan investasi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kepulauan.
Bagaimana Teknologi Desalinasi RO Mengolah Air Laut?
Sebelumnya, Pemkot Makassar berencana menerapkan teknologi desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Teknologi ini menggunakan membran khusus untuk memisahkan sebagian besar garam dan zat terlarut dari air laut sehingga menghasilkan air tawar. Air hasil pengolahan selanjutnya harus melalui pengujian kualitas dan tahapan pengolahan yang diperlukan sebelum dapat digunakan sebagai air minum.
Rencana tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara mengenai teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Munafri menyebut desalinasi sebagai salah satu opsi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan air bersih yang masih dihadapi warga di sejumlah pulau.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” kata Munafri.
Sistem yang direncanakan tersebut akan memanfaatkan energi matahari sebagai sumber tenaga. Pemkot Makassar berharap pendekatan ini dapat mendukung kemandirian penyediaan air bersih sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat kepulauan terhadap pasokan air dari daratan.
Meski demikian, pemanfaatan energi surya, kapasitas produksi, kebutuhan energi cadangan, dan biaya pemeliharaan perlu diperhitungkan agar layanan tetap berjalan ketika kondisi operasional berubah.
Munafri menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi warga yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Pembangunan Dermaga Juga Jadi Kebutuhan Warga Kepulauan
Selain persoalan air bersih, Ray Suryadi Arsyad menyoroti kebutuhan pembangunan dermaga sebagai infrastruktur penting bagi masyarakat Kepulauan Sangkarrang.
Menurutnya, dermaga menjadi akses utama untuk mendukung mobilitas warga dari dan menuju daratan. Infrastruktur tersebut juga menunjang aktivitas pendidikan, pekerjaan, perdagangan, dan pelayanan kesehatan.
Keberadaan dermaga bahkan sangat penting dalam kondisi darurat ketika masyarakat membutuhkan akses transportasi yang cepat menuju fasilitas kesehatan di daratan.
“Di kepulauan itu yang pertama dibutuhkan adanya pembangunan dermaga. Dermaga menjadi salah satu aspek utama dalam hal mengakses ke kepulauan,” katanya.
Ray mendorong kolaborasi antara Pemkot Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar kebutuhan infrastruktur kepulauan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menilai aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi yang berkelanjutan, bukan berhenti pada penyampaian usulan.
“Ini perlu ada kolaborasi yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberikan aspirasi, namun kemudian aspirasi ini bisa dijemput oleh pemerintah kota untuk dikirimkan ke pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan,” tukasnya.
Desalinasi Diharapkan Perluas Akses Air Bersih di Sangkarrang
Rencana penerapan desalinasi air laut di Kepulauan Sangkarrang menjadi salah satu upaya Pemkot Makassar untuk memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Dukungan DPRD Makassar terhadap rencana tersebut sekaligus disertai sejumlah catatan mengenai kesiapan anggaran, kualitas peralatan, tenaga operasional, dan pemeliharaan fasilitas.
Keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi mengolah air laut, tetapi juga konsistensi pengelolaan, pengawasan kualitas air, dan ketersediaan biaya operasional.
Dengan perencanaan yang matang serta koordinasi antarpemerintah, program desalinasi diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi kebutuhan air bersih masyarakat Kepulauan Sangkarrang.
