JAKARTA, SULSELNEWS.NET— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Appi hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Appi mengatakan, kehadirannya dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan Presiden mengenai strategi memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden dengan menyesuaikan implementasinya terhadap kebutuhan masyarakat serta program pembangunan daerah.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Menurut Appi, perluasan akses keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan keterjangkauan layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha.
Karena itu, hasil Rakornas TPAKD diharapkan dapat memperkuat kolaborasi Pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan sektor keuangan.
“Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha,” katanya.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Prabowo Dorong Akses Keuangan Lebih Merata
Dalam Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Menurut Prabowo, keberadaan TPAKD merupakan pencapaian kelembagaan yang perlu diapresiasi karena berperan dalam mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat di berbagai daerah.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD.
Prabowo menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan dan sektor ekonomi.
Ia menyebut sejumlah kelompok penerima manfaat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Bagi Makassar, penguatan akses keuangan menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah kota pun berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
