SULSELNEWS.NET—–Pemerintah Kabupaten Gowa menggelar Forum Penataan Ruang Kabupaten Gowa sebagai upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan, perlindungan lahan pertanian, serta kepastian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi masyarakat di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (9/6).
Forum yang dipimpin oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang ini membahas sejumlah agenda strategis diantaranya pemutakhiran dan validasi sebaran Lahan Baku Sawah (LBS), penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), serta tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gowa, KPK dan ATR/BPN dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan.
“Forum ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras dengan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan sekaligus wadah koordinasi agar tetap sejalan dengan prinsip penataan ruang yang berkelanjutan,” ujar Bupati Talenrang.
Menurutnya, pemutakhiran data dan penetapan kawasan pertanian yang dilakukan akan menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan produktif di Kabupaten Gowa.
“Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang jelas, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang akurat, sesuai regulasi dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan yang dihasilkan dalam forum ini akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan daerah, iklim investasi, pemanfaatan ruang, dan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi perhatian bersama karena keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah pemanfaatan ruang serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Gowa di masa depan,” tegasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan BPN terus diperkuat melalui berbagai program strategis. Bahkan, Kabupaten Gowa terpilih sebagai pilot project pemetaan yang diharapkan mampu mempercepat penyediaan data spasial yang akurat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Sinkronisasi data Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Identitas Bidang (NIB) ini adalah peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah secara efektif. Dengan data yang terintegrasi, potensi pajak dapat teridentifikasi lebih akurat tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak,” ungkap Aksara.
Ia menambahkan, integrasi data pertanahan dan perpajakan akan memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat tata kelola aset daerah sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas bidang-bidang tanah yang ada di Kabupaten Gowa.
Melalui Forum ini, Pemkab Gowa mendorong terwujudnya perencanaan ruang yang lebih terintegrasi, berbasis data dan mampu memberikan kepastian bagi sektor pertanian, investasi, maupun pembangunan wilayah secara berkelanjutan.
Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa terkait.(PS)
