SULSELNEWS.NET — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui percepatan transformasi RSUD Syekh Yusuf menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan BLUD di Hotel Novotel Makassar, Kamis (13/11).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman seluruh penyelenggara BLUD RSUD Syekh Yusuf terkait pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel, dan transparan.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan RSUD Syekh Yusuf resmi berstatus BLUD pada Desember 2025. Ia meminta jajaran rumah sakit untuk memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Target kami Desember 2025 RSUD Syekh Yusuf sudah bertransformasi penuh menjadi BLUD. Ini harus menjadi komitmen bersama agar rumah sakit lebih mandiri dan fleksibel dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Darmawangsyah menekankan bahwa transformasi BLUD tidak sekadar perubahan administrasi, tetapi harus diikuti peningkatan mutu pelayanan. Ia menegaskan tidak ingin lagi mendengar adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit.
“Saya tidak ingin lagi mendengar ada keluhan warga soal pelayanan rumah sakit. Fokus kita adalah bagaimana masyarakat puas dan merasa terbantu dengan pelayanan yang cepat, humanis dan profesional,” tegasnya.
Ketua Panitia Pelaksana, Fathbayani Karim, melaporkan bahwa Bimtek berlangsung selama dua hari dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Negeri Gowa.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi keuangan BLUD RSUD Syekh Yusuf, sekaligus mendorong efektivitas dan efisiensi layanan rumah sakit.
Selain itu, penerapan BLUD diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
“Rumah sakit diharapkan mampu memberikan layanan yang ekonomis dan proporsional tanpa berorientasi pada keuntungan, sejalan dengan semangat pelayanan publik yang sehat,” tutup Fathbayani.
