SULSELNEWS.NET — Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) memotret meningkatnya ancaman informasi palsu di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam diskusi media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang digelar di Resto Lara Djonggrang, Menteng, Jakarta, Mafindo menyoroti tren deepfake dan scam digital yang kian marak sepanjang 2024–2025.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyebutkan bahwa konten hoaks berbasis kecerdasan buatan kini berkembang pesat dan semakin sulit dideteksi publik.
“Selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, hoaks terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat. Evolusi dalam bentuk konten deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi sudah mengadu domba masyarakat Indonesia,” ujar Septiaji.
Ia mencontohkan video deepfake Sri Mulyani yang menampilkan pernyataan merendahkan guru, hingga video “Ibu Ana berkerudung pink” yang dibuat untuk mendelegitimasi kelompok penyampaian aspirasi.
Selain hoaks, Mafindo juga mencatat meningkatnya kasus penipuan digital (scam) yang menumpang pada nama lembaga pemerintah dan BUMN.
“Scam adalah jenis hoaks yang sering luput dari sorotan media, padahal korbannya sangat masif, dan bisa menimpa siapa saja. Kami menemukan scam kini semakin canggih karena sudah memanfaatkan AI dan big data hasil kebocoran data pribadi. Salah satu tren menonjol adalah scam yang mengatasnamakan BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom dengan modus rekrutmen kerja palsu atau investasi fiktif,” tambahnya.
Temuan ini diperoleh dari riset Mafindo yang dilakukan sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, dengan total 1.593 hoaks yang dipetakan berdasarkan tema, target, saluran, narasi, dan penggunaan AI.
Sementara itu, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, menyoroti peningkatan signifikan konten palsu berbasis AI.
“Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi publik awam. Narasi semacam ini mudah menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan korporasi besar, termasuk BUMN,” jelasnya.
Dari sisi akademik, Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
“Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, media, dan komunitas literasi digital menjadi kunci memperkuat ketahanan masyarakat,” ujarnya.
Lely menambahkan bahwa masa awal pemerintahan Prabowo–Gibran rawan diserang hoaks yang menyasar berbagai aspek — mulai dari kebijakan publik, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan.
“Para elit komunikasi hendaknya melek literasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” imbuhnya.
Diskusi yang dihadiri jurnalis, akademisi, dan komunitas literasi digital ini menjadi bagian dari upaya Mafindo memperkuat ruang publik yang sehat dan berbasis fakta di Indonesia.
