SULSELNEWS.NET — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti rendahnya penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih berada di kisaran 20 persen, meskipun sektor ini berkontribusi hingga 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Salah satu kendala utama UMKM adalah akses terhadap fasilitas kredit dari perbankan nasional. Kami mendorong agar akses ini ditingkatkan dan dipermudah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Hekal setelah pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (30/1/2025).
Hekal, yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan untuk mencapai target Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga mengungkapkan bahwa kemudahan akses kredit dapat membantu pelaku usaha menghindari pinjaman online ilegal yang menawarkan suku bunga tinggi.
Lebih lanjut, Hekal mengapresiasi program literasi keuangan yang dijalankan OJK, namun mengusulkan agar program tersebut dirancang dalam roadmap yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan. “Kementerian Keuangan, OJK, dan legislatif harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam Asta Cita,” tambahnya.
Hekal juga mengapresiasi kinerja OJK di Tegal, tetapi menekankan perlunya pemetaan yang lebih baik terhadap kelompok UMKM yang membutuhkan dukungan, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan efektivitas program di lapangan dan berdampak positif bagi UMKM,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah pada November 2024 tercatat mencapai 49,3 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Beberapa kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM antara lain:
- Peluncuran Kredit Melawan Rentenir, sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan UMKM terhadap pinjaman berbunga tinggi.
- KUR Klaster dalam Ekosistem Digital, yang mempermudah akses pembiayaan dan mendorong digitalisasi UMKM.
- Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), untuk memastikan perlindungan bagi pelaku usaha dari praktik keuangan ilegal.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tegal dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI, Mohamad Hekal, didampingi oleh Wakil Ketua M. Hanif Dhakiri, serta sejumlah anggota Komisi XI lainnya, seperti Harris Turino, Musthofa, Didik Haryadi, Kamrussamad, Imron Amin, Julie Sutrisno Laiskodat, Alamuddin Dimyati Rois, H.A. Junaidi Auly, dan Ahmad Najib Qodratullah. (Rilis/DPR RI)
