SULSELNEWS.NET — Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar menunjukkan perkembangan positif. Dalam sepekan terakhir, kasus geng motor tercatat hanya satu kali, sementara aksi balap liar dan perkelahian kelompok juga mengalami penurunan.
Kondisi tersebut disampaikan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Makassar di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).
Arya mengatakan, sejumlah gangguan keamanan yang sebelumnya kerap terjadi hampir setiap hari kini mulai menurun.
“Dalam satu minggu terakhir ini ternyata geng motor cuma satu kali. Alhamdulillah, kalau sebelumnya satu hari bisa terjadi setiap hari,” kata Arya.
Selain geng motor, Polrestabes Makassar mencatat empat kali aksi balap liar dan empat kasus perkelahian kelompok dalam periode yang sama.
Menurut Arya, kasus perkelahian kelompok tersebut relatif kecil dan dapat segera ditangani oleh aparat kepolisian.
Jajaran Polrestabes Makassar juga menangani sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk kasus narkotika dan penganiayaan. Dari berbagai penanganan tersebut, polisi mengamankan sekitar 55 orang.
Sejumlah orang yang diamankan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Arya menegaskan, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah gangguan keamanan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Namun, ia menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.
“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
25 dari 69 Rencana Demo Terealisasi
Kondisi kondusif di Kota Makassar juga terlihat dari pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Arya mengungkapkan, dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 aksi yang akhirnya terealisasi.
“Ada juga kasus, dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 aksi yang terealisasi,” terangnya.
Sebagian besar aksi tersebut membawa isu lokal dan berlangsung secara aman serta tertib. Sementara hanya satu hingga dua aksi yang membawa isu nasional.
Menurut Arya, kondisi tersebut menunjukkan komunikasi antara kepolisian dengan kelompok masyarakat, mahasiswa, maupun organisasi kemasyarakatan berjalan cukup baik.
Puncaknya terjadi pada 27 Agustus 2026 ketika aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
Di Makassar, seluruh rangkaian aksi pada hari tersebut dapat diselesaikan sekitar pukul 18.00 WITA dalam kondisi aman dan kondusif.
“Bahkan kemarin tanggal 27 Agustus, yang memang menjadi puncaknya unjuk rasa seluruh Indonesia, kita bisa selesai pukul 18.00 WITA,” tuturnya.
“Saat kota-kota lain masih melakukan unjuk rasa, bahkan Jakarta masih unjuk rasa, kita sudah selesai dengan kondisi yang kondusif,” sambung Arya.
Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang intensif serta sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan masyarakat.
Pemkot Andalkan 8.000 CCTV dan Call Center 112
Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sistem pengamanan dan pencegahan gangguan keamanan dengan memadukan teknologi, respons cepat, sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan, pemerintah kota tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, ormas, tokoh masyarakat hingga warga di tingkat lingkungan.
“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri.
Salah satu instrumen yang disiapkan Pemkot Makassar adalah penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui ribuan kamera CCTV.
Saat ini terdapat kurang lebih 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik.
Sistem tersebut dikembangkan agar pemerintah dapat memantau kondisi kota secara lebih cepat dan terintegrasi melalui pusat kendali atau war room.
Munafri mengakui proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan. Sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi.
“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” terangnya.
Selain CCTV, Pemkot Makassar juga mengandalkan layanan Call Center 112 sebagai kanal respons cepat masyarakat terhadap berbagai kondisi darurat.
Layanan tersebut menerima laporan selama 24 jam, mulai dari kriminalitas, kondisi medis, kebencanaan hingga keadaan darurat lainnya.
“Respon cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” katanya.
Ormas Didorong Jadi Mata dan Telinga Pemerintah
Munafri juga menilai pemberdayaan masyarakat di tingkat lorong memiliki peran penting dalam menjaga keamanan Kota Makassar.
Menurutnya, sebagian besar warga Makassar hidup dan berinteraksi dalam lingkungan lorong yang memiliki hubungan sosial cukup erat.
Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan dalam membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat.
“Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah kota mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut terlibat menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
Pemkot juga berharap organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing.
“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” jelasnya.
Munafri menegaskan, stabilitas keamanan tidak hanya penting untuk mencegah tindak kriminal dan konflik sosial, tetapi juga berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan bagi investor maupun wisatawan ketika memilih sebuah daerah.
Karena itu, pemerintah kota berupaya memastikan Makassar tetap menjadi kota yang aman, nyaman dan terbuka bagi aktivitas ekonomi.
Selain keamanan, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada keberagaman dan toleransi masyarakat.
Munafri memberikan apresiasi kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini ikut menjaga kerukunan dan toleransi di Kota Makassar.
“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” imbuh Munafri.
Ia menyebut, upaya menjaga toleransi menunjukkan hasil positif. Makassar yang sebelumnya berada pada peringkat ke-54 dalam indeks toleransi, kini disebut telah berada di posisi kesembilan.
“Dengan langkah antisipasi, dan memperkuat kemanan Kota, terus kita dipertahankan melalui komunikasi dan kolaborasi seluruh elemen,” tutup Appi.
Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, Kepala Kesbangpol Kota Makassar Fathur Rahim, perwakilan FKUB, KNPI serta sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi kemasyarakatan lainnya. (*)
