SULSELNEWS.NET–Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, turun langsung menyampaikan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) kepada warga penerima manfaat di empat kelurahan, yakni Kelurahan Cappa Galung, Kampung Baru, Lompoe, dan Lapadde, Senin (15/6/2026).
Dalam kegiatan penyaluran tersebut, Tasming didampingi oleh Kepala Dinas Sosial serta jajaran aparat kelurahan setempat. Kehadiran orang nomor satu di Parepare disambut hangat dan antusias oleh warga penerima manfaat.
Tasming Hamid menegaskan bahwa bantuan beras ini merupakan hak masyarakat kurang mampu yang telah terdata. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare berkewajiban memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara utuh dan tepat sasaran.
“Sebagai bentuk kewajiban kami dari Pemerintah Kota, bantuan Rastra ini harus disalurkan kepada warga yang memang berhak menerimanya,” kata Tasming.
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah dalam meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat. Untuk semakin memudahkan warga—khususnya para lanjut usia (lansia) serta warga dengan keterbatasan mobilitas—Pemkot Parepare menerapkan sistem distribusi langsung ke rumah ( door to door ).
“Kita sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mengantarkan langsung beras bantuan tersebut ke rumah masing-masing warga penerima, sehingga mereka tidak perlu lagi repot datang mengantre di kantor kelurahan,” ungkap Tasming.
Inovasi layanan door to door ini pun mendapat apresiasi luas dari warga karena dinilai sangat membantu dan humanis.
Tak hanya menyalurkan bantuan beras, pada kesempatan yang sama Tasming Hamid juga turut menyerahkan bantuan kursi roda kepada sejumlah warga lanjut usia. Penyerahan bantuan aksesibilitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendampingi kelompok rentan agar tetap dapat beraktivitas dengan nyaman.
Melalui peninjauan dan penyaluran langsung ini, Tasming berharap Pemkot Parepare dapat terus hadir di tengah masyarakat melalui program-program sosial yang berdampak nyata, baik dalam menyediakan pangan maupun perlindungan sosial lansia. (*)
