SULSELNEWS.NET — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin mengambil langkah tegas untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan pada tahun 2025. Kebijakan ini didukung oleh efisiensi anggaran yang akan dialihkan untuk merealisasikan program tersebut.
Komitmen ini diungkapkan Wali Kota Munafri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).
Dia menegaskan, efisiensi anggaran menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan.
“Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Appi ini.
Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran sejalan dengan instruksi presiden terkait penghematan APBN dan APBD. Langkah ini juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah kota terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang kondisinya memprihatinkan, salah satunya terkait keterbatasan pasokan listrik.
“Tahun 2025, kami bertekad mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan di wilayah pulau,” tegasnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan adalah kebutuhan mendesak.
Program yang akan berjalan selama lima tahun ke depan ini fokus pada peningkatan infrastruktur, konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Appi menekankan bahwa pembangunan Makassar harus inklusif dan seluruh warga berhak menikmati hasilnya.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” tuturnya.
Appi juga menyadari perlunya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengaitkan RPJMD Makassar dengan visi Indonesia Emas 2045, mengingat peran strategis Makassar sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dan penyangga IKN. Sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyukseskan RPJMD sebagai arah masa depan kota.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus disusun bersama, dikawal bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)
