SULSELNEWS.NET — Tokoh Masyarakat Asal Bone Andi Fadli, angkat bicara menanggapi kericuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bone.
Dalam keterangannya, Andi Fadli menyayangkan insiden yang memanas tersebut dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri serta mengedepankan dialog.
“Dua pihak harus bisa menahan diri. Bone ini kota beradat. Kita punya cara yang lebih baik dan beradab untuk menyelesaikan persoalan,” ujar Fadli.
Sebagai mantan anggota Dewan Pertimbangan Mahasiswa Bone, Fadli menegaskan bahwa ruang dialog harus selalu dibuka, terutama jika rakyat dan mahasiswa datang membawa aspirasi.
“Silakan berdialog. Mahasiswa dan masyarakat, jika datang ke pemerintah atau wakil rakyat, maka sudah seharusnya diterima. Dengarkan mereka. Jangan abaikan suara rakyat,” tegasnya.
Fadli yang merupakan dosen Komunikasi dan Media UIN Alauddin dan mantan wartawan Trans TV tahun 2000-an, mempertanyakan urgensi dan landasan dari kebijakan kenaikan PBB yang memicu gelombang protes tersebut.
“Apakah memang segenting itu sampai pajak dinaikkan begitu besar? Apa landasan kebijakan ini, dan apakah sudah disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat? Itu pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah,” katanya.
Menurut Fadli, kegaduhan sosial semacam ini bisa dihindari jika pemerintah lebih transparan dan komunikatif dalam setiap pengambilan kebijakan, apalagi yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi rakyat.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam kebijakan yang justru menciptakan jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa.
“Kenaikan pajak tidak boleh jadi beban rakyat. Justru pemerintah yang harus hadir memberi solusi dan menjawab keresahan warga. Jangan sampai rakyat makin menjauh karena merasa tidak didengar,” tutup Fadli.
Demo penolakan kenaikan PBB di Bone sendiri berlangsung ricuh setelah massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan warga terlibat saling dorong dengan aparat saat mencoba menyampaikan tuntutan di depan kantor pemerintah daerah. Berbagai pihak kini mendorong penyelesaian damai dan terbuka atas polemik tersebut.
