SULSELNEWS.NET — Ketua Umum Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia (APKARI) sekaligus Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar, Hasanuddin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi kebakaran. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA.
Hasanuddin menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan serta para pemilik gedung tinggi di Makassar untuk memastikan kesiapan sistem pencegahan kebakaran di setiap bangunan. “Tim siap berkoordinasi dengan PHRI Sulsel dan pemilik gedung-gedung tinggi yang tersebar di Kota Makassar,” kata Hasanuddin, Rabu (29/1).
Sebagai Ketua Umum APKARI, Hasanuddin juga menekankan pentingnya inspeksi oleh tenaga ahli, seperti inspektur kebakaran, untuk memastikan alat pemadam kebakaran, pompa hydrant, dan sistem proteksi lainnya berfungsi dengan baik. Dia mendorong setiap instansi pemadam kebakaran di kabupaten dan kota, baik yang sudah mandiri maupun yang masih bergabung dengan instansi lainnya, untuk memperkuat langkah pencegahan ini.
Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh terhadap alat proteksi kebakaran—baik yang bersifat aktif, pasif, maupun Manajemen Kebakaran dan Keselamatan Gedung (MKKG)—sangat diperlukan untuk memastikan keberfungsiannya. Hasanuddin juga menyoroti pentingnya penganggaran tahunan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan fokus pada program pemberdayaan masyarakat, pembentukan relawan kebakaran, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sistem deteksi dini dan hydrant, terutama di kawasan padat penduduk.
“Zaman sekarang menuntut pengelolaan risiko kebakaran dengan pendekatan yang profesional dan transparan. Kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, turut menyoroti pentingnya tindakan pencegahan kebakaran. Dia mencontohkan kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Glodok Plaza sebagai bukti minimnya sistem proteksi pada bangunan yang berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa. “Kita harus belajar dari kejadian-kejadian seperti ini. Sistem pencegahan kebakaran di gedung-gedung harus ada dan benar-benar berfungsi,” tegasnya.
Safrizal juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun Indeks Ketahanan Kebakaran (Fire Resilience Index) sebagai alat untuk menilai risiko dan kapasitas dalam menghadapi potensi kebakaran. Pencegahan dan mitigasi kebakaran, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk dan memiliki aktivitas ekonomi tinggi, harus menjadi prioritas utama demi mengurangi potensi risiko kebakaran yang dapat merugikan masyarakat.
