SULSELNEWS.NET — Komitmen mendorong pemerataan pembangunan kembali ditegaskan oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bhakti 2025–2030 di Jakarta, Kamis (17/7).
Dalam struktur kepengurusan baru tersebut, Bupati Husniah mendapat kepercayaan untuk memimpin Bidang Harmonisasi Kebijakan dan Perundang-undangan, bersama Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, yang bertindak sebagai sekretaris bidang.
Menurut Husniah, peran APKASI sangat penting dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan arah kebijakan nasional. Ia menyebut sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat sebagai kunci untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Melalui APKASI, kami para bupati dapat menyinergikan program-program daerah dengan kebijakan nasional. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” ujar Husniah dalam keterangannya.
Kehadiran Husniah dalam forum tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan APKASI sebagai wadah strategis penyampai aspirasi dan kepentingan pemerintah kabupaten se-Indonesia.
Acara pengukuhan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, serta Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto.
Selain prosesi pengukuhan, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi dan diskusi strategis antarkepala daerah guna merumuskan agenda kerja APKASI lima tahun ke depan. Fokus pembahasan meliputi:
– Percepatan transformasi digital di daerah
– Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
– Penguatan ekonomi lokal
– Pengawalan implementasi otonomi daerah
Sementara itu, Ketua Umum APKASI 2025–2030, Bursah Zarnubi, menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, APKASI hadir sebagai ruang dialog dan penyatu berbagai pandangan demi kepentingan nasional.
“Terkadang kita bersalaman, terkadang juga ada ketegangan, terutama saat menyikapi perbedaan kepentingan dan tafsir regulasi. Tapi APKASI adalah forum yang mempertemukan kita semua demi kemajuan bangsa,” ungkap Bursah.
Ia juga mengingatkan bahwa APKASI merupakan buah dari amanat Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia.
“APKASI bukan sekadar organisasi, tetapi instrumen strategis yang sejak awal dirancang untuk mengawal dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah,” tutupnya.
