SULSELNEWS.NET — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam kunjungan kerja ke Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, seperti ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, dan akses pendidikan yang layak.
“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Dengan begitu, anak-anak bisa melanjutkan sekolah tanpa terputus,” ujar Munafri.
Ia juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan sebagai solusi atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Menurutnya, pendidikan di pulau harus ditunjang dengan infrastruktur dan jaringan listrik yang memadai.
Selain pendidikan, Munafri menyoroti pentingnya layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik serta tenaga medis yang bertugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Saat ini, delapan pulau berpenghuni di Makassar masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang sangat dipengaruhi oleh distribusi solar.
“Jika pengiriman solar terganggu, pasokan listrik pun terhenti. Kami terus mencari solusi agar PLN dapat memenuhi kebutuhan energi di pulau,” jelasnya.
Di sektor lingkungan, Munafri menekankan bahwa pengelolaan sampah menjadi prioritas utama Pemkot Makassar. Ia menyoroti kondisi TPA Antang yang telah menampung timbunan sampah selama puluhan tahun dan berpotensi menimbulkan risiko lingkungan.
“TPA Antang sudah menumpuk bertahun-tahun. Jika tidak dikelola dengan teknologi tepat, bisa membahayakan. Kami sedang mencari solusi agar pengolahan sampah dilakukan sejak dari sumber,” tegasnya.
Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain optimalisasi TPS 3R, pemanfaatan bank sampah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Munafri juga mengajak SKPD dan partai politik untuk ikut membina warga di tingkat RT dalam pengelolaan sampah.
“Dinas PU bisa membina dua RT, partai politik juga bisa ikut. Semua pihak harus berkolaborasi,” tambahnya.
Terkait pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), Munafri menyatakan dukungan penuh dan berharap proyek tersebut segera terealisasi. Beberapa perusahaan telah menjajaki kerja sama, namun masih dalam tahap penjajakan.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyambut baik aspirasi tersebut dan menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah memformulasikan pembangunan 33 unit incinerator di berbagai daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.
“Skema baru ini diharapkan menarik bagi investor karena tidak lagi menggunakan tipping fee. PLN akan membeli listrik hasil pembakaran sampah dengan harga kompetitif,” jelas Eddy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran MPR RI dan pejabat Pemkot Makassar, termasuk Sekretaris Daerah Zulkifly Nanda dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmy Budiman.
Eddy menegaskan bahwa aspirasi dari Makassar akan menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan. (*)
