SULSELNEWS.NET — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, mengambil langkah strategis dengan meminta pemerintah daerah di wilayahnya untuk menahan belanja infrastruktur yang tidak mendesak. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor yang lebih krusial, yaitu swasembada pangan dan program-program prioritas pemerintah pusat.
“Bapak Presiden memprioritaskan yang sifatnya prioritas. Mungkin belanja infrastruktur yang tidak mendesak, tidak urgent di-hold (tahan) dulu,” kata Fadjry di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (29/1/2025).
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya fokus pada program-program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). Fadjry menegaskan bahwa kontribusi daerah sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program-program tersebut.
“Yang prioritas berkaitan dengan pangan, MBG, PKG dan lain-lain. Nanti kalau ada surplus baru belanja yang lain. Itulah kenapa dikumpul (kepala daerah) supaya visi dan misinya sama,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, juga telah menyampaikan bahwa pengurangan anggaran infrastruktur bukan berarti menomorduakan sektor tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih fokus pada program-program jangka panjang yang tidak bisa mengandalkan dana komersial, seperti MBG dan ketahanan pangan.
“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan,” kata Thomas dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’ di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.
Thomas menambahkan bahwa proyek infrastruktur dapat memanfaatkan investasi dari sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, alokasi anggaran pemerintah dapat difokuskan pada program-program yang lebih membutuhkan dukungan langsung dari APBN.
Langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Sulsel ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program-program prioritas pemerintah pusat. Prioritas pada swasembada pangan dan program-program sosial diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan pangan.
