JK Soroti Penyebab Kecelakaan dan Kemacetan, Singgung Ujian SIM hingga Subsidi BBM

SULSELNEWS.NET – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berpengaruh terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia. Mulai dari kedisiplinan pengendara, proses pengujian Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

JK menegaskan, upaya meningkatkan keselamatan transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan korban setelah kecelakaan terjadi. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar risiko kecelakaan dapat ditekan sejak awal.

Hal tersebut disampaikan JK seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara PMI dan PT Jasa Raharja (Persero) di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut JK, kerja sama kedua lembaga tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan, terutama dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya menyelamatkan korban harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang mampu mencegah terjadinya kecelakaan.

“Jangan kita hanya berpikir bagaimana menangani orang yang tertabrak. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kemacetan, dan tidak terjadi bahaya di jalan,” ujar JK.

Mantan Wakil Presiden RI tersebut menilai kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas menjadi salah satu faktor penting untuk menekan angka kecelakaan.

Ia secara khusus menyoroti proses pengujian untuk mendapatkan SIM yang menurut pengamatannya tidak lagi seketat sebelumnya.

JK mengenang pengalamannya ketika pertama kali mengurus SIM. Saat itu, calon pengendara harus menjalani serangkaian ujian teori dan praktik secara ketat.

“Dulu waktu saya pertama mengambil SIM, betul-betul diuji, bahkan dua kali, teori dan praktik. Sekarang ujian-ujian untuk mendapatkan SIM tidak lagi seketat dulu,” katanya.

Selain persoalan kedisiplinan pengendara, JK juga menyoroti pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap kemacetan sekaligus menambah tantangan dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

Salah satu hal yang menurutnya perlu dievaluasi adalah kebijakan subsidi BBM. JK menilai subsidi yang terlalu besar dapat mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.

“Karena terlalu banyak subsidi bahan bakar, orang akhirnya menggunakan mobil dan motornya sendiri. Salah satu cara menguranginya adalah mengurangi subsidi bahan bakar sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum,” jelasnya.

JK juga mengkritisi penerapan kebijakan ganjil-genap yang dinilainya belum sepenuhnya efektif mengatasi kemacetan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuat sebagian masyarakat membeli kendaraan tambahan dengan nomor polisi berbeda agar tetap bisa menggunakan kendaraan setiap hari.

“Ganjil-genap itu malah bisa menambah mobil. Orang yang punya mobil bernomor ganjil kemudian membeli mobil bernomor genap. Akhirnya jumlah kendaraan justru bertambah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kemacetan tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat banyaknya waktu produktif yang terbuang selama perjalanan.

Karena itu, JK menilai diperlukan kebijakan transportasi yang lebih menyeluruh. Upaya tersebut mencakup peningkatan pengawasan kendaraan, kedisiplinan pengendara, serta pengembangan transportasi umum yang memadai.

PMI dan Jasa Raharja Perkuat Pelayanan Korban Kecelakaan

Dalam kesempatan yang sama, JK menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara PMI dan Jasa Raharja.

Ia menjelaskan, PMI memiliki berbagai sumber daya yang dapat mendukung penanganan korban kecelakaan, mulai dari ratusan ambulans, fasilitas rumah sakit, hingga relawan yang telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dan penanganan kedaruratan.

Menurutnya, seluruh potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui koordinasi dengan Jasa Raharja untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Kita bekerja sama bukan hanya untuk mengatasi kecelakaan, tetapi juga bagaimana mengurangi kecelakaan. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama,” tegas JK.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), M. Awaluddin, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan transportasi.

Menurut Awaluddin, keselamatan transportasi memiliki dimensi yang luas. Selain pencegahan, kecepatan dan ketepatan pertolongan ketika kecelakaan terjadi juga menjadi faktor penting dalam menyelamatkan nyawa korban.

“Dalam situasi kegawatdaruratan, setiap menit memiliki arti. Respons awal yang tepat, pertolongan pertama yang memadai, serta penanganan prarumah sakit yang terkoordinasi menjadi bagian penting dalam menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.

Ia menjelaskan, Jasa Raharja memiliki mandat memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964.

Sementara PMI memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan sosial kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat.

“Kita memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuan kemanusiaan yang sama, yakni melindungi dan menyelamatkan kehidupan,” katanya.

Awaluddin menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen. Implementasinya harus ditindaklanjuti melalui program operasional yang konkret, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Salah satu peluang yang akan dikembangkan adalah penguatan kapasitas relawan kemanusiaan untuk mendukung keselamatan transportasi di tengah masyarakat.

“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang kita tandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui kolaborasi tersebut, PMI dan Jasa Raharja diharapkan mampu memperkuat sistem pertolongan pertama, meningkatkan kesiapsiagaan relawan, serta mengembangkan edukasi keselamatan berlalu lintas.

Dengan demikian, kerja sama kedua lembaga tidak hanya mempercepat penanganan korban kecelakaan, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya.