Makassar Berpeluang Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Siapkan Dukungan

SULSELNEWS.NET — Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan terhadap inovasi tersebut sebagai upaya menghadirkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dukungan itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bapas Makassar memaparkan sejumlah program strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah kota. Di antaranya kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, serta penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Kepala Bapas Kelas I Makassar, Surianto, mengatakan Makassar memiliki peluang menjadi daerah percontohan, khususnya dalam pengembangan model PK Sukarela yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurutnya, model tersebut berpotensi menjadi inovasi baru dalam pelayanan pemasyarakatan. Bahkan, berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ditemukan model serupa.

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujar Surianto.

Ia menjelaskan, Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan hingga pemantauan klien.

Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk menunjang mobilitas dan transportasi para pembimbing saat melakukan pendampingan di lapangan.

“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Surianto berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga dukungan pemerintah kota dapat direalisasikan sesuai ketentuan.

Siapkan Lokasi Pidana Kerja Sosial

Selain pengembangan PK Sukarela, kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi perhatian Bapas Makassar.

Sejumlah wilayah di Kota Makassar telah dijajaki untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk beberapa kelurahan seperti Buakana dan Batua.

Menurut Surianto, kesiapan lokasi dan mekanisme pelaksanaan sejak awal penting dilakukan agar program dapat berjalan ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial.

Program ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi pidana alternatif, sehingga pemidanaan tidak semata-mata bertumpu pada hukuman penjara.

Melalui pidana kerja sosial, pelaku dapat menjalani sanksi dalam bentuk kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perkuat Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan

Bapas Makassar juga mendorong penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.

Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga ruang bagi klien untuk mengembangkan keterampilan, bekerja, berusaha, dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.

Untuk mendukung pengembangannya, Bapas Makassar membuka peluang kolaborasi dengan Pemkot Makassar, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pihaknya juga merencanakan peringatan dua tahun Griya Abhipraya Sombere pada akhir tahun ini. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperlihatkan hasil pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, serta memberikan apresiasi kepada para mitra.

“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” tegas Surianto.

Appi Tegaskan Dukungan Pemkot

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif berbagai inovasi yang ditawarkan Bapas Makassar. Ia menegaskan Pemkot Makassar siap mendukung pengembangan pidana kerja sosial dan PK Sukarela sebagai bagian dari pembaruan sistem pemasyarakatan.

“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” kata Munafri.

Ia juga meminta agar MoU yang telah disepakati tidak berhenti sebatas dokumen kerja sama, tetapi segera diterjemahkan menjadi langkah teknis dan program nyata di lapangan.

Termasuk menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.

“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.

Munafri turut memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere agar dapat menjadi pusat pemberdayaan yang memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kembali produktif.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Makassar dan Bapas berharap pendekatan pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pemulihan, pembinaan, dan penerimaan kembali klien di tengah masyarakat.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat, Makassar berpeluang menghadirkan model pemasyarakatan yang lebih inklusif sekaligus menjadi contoh pengembangan pidana kerja sosial di tingkat nasional.